Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan otoritas Pemerintah Daerah di Kantor Gubernur Papua di Jayapura, Jumat (29/2/2020). Foto : Husen/Man

Topografi Provinsi Papua yang berbukit sangat menyulitkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Masyarakatnya seperti terisolir dari berbagai program pemerintah, terutama program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan. Program ini membutuhkan data KTP Elektronik (KTP-el) yang dimiliki masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang memadai.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu mengungkapkan hal ini usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan otoritas Pemerintah Daerah di Kantor Gubernur Papua di Jayapura, Jumat (29/2/2020). "Di Papua ini topografinya bergunung-gunung sehingga sulit menjangkau masyarakat. Untuk mendapatkan layanan kesehatan infrastrukturnya harus baik,” katanya. Program BPJS Kesehatan pun terhambat, karena program ini berbasis KTP -el. Dan masyarakat Papua mayoritas tak memiliki KTP -el.

Persoalan ini masih ditambah dengan kurangnya tenaga dokter dan dokter spesialis. Disampaikan Yayu, sapaan akrab Sri Rahayu, perbandingan dokter dan pasien di Papua mencapai 1:7.500. Sangat kontras perbandingannya. Dan fakta itu tentu tidak ideal bagi layanan kesehatan yang memadai. Pihaknya mendesak Kementerian Kesehatan untuk benar-benar memperhatikan ini. Di sisi lain, Papua memiliki Universitas Cenderawasih yang bisa diakses untuk menghasilkan para tenaga medis.

"Pemerintah harus turun tangan memberikan beasiswa untuk para tenaga medis seperti dokter umum maupun dokter spesialis. Dengan begitu, masyarakat Papua benar-benar mendapat layanan kesehatan yang memadai," tambah legislator dapil Jatim VI itu. Otoritas Dinas Kesehatan setempat dalam pertemuannya dengan delegasi Komisi IX DPR RI juga berharap agar Papua mendapat perlakuan khusus soal layanan BPJS Kesehatan, mengingat Papua juga memiliki otonomi khusus.

"Mayoritas masyarakat Papua tidak punya KTP-el dan tidak mudah pula untuk mendapatkan KTP-el, karena lokasi yang sulit untuk menjangkau masyarakatnya. Butuh waktu yang panjang untuk sampai ke masyarakat pedalaman. Pemerintah harus berupaya agar semua rakyat Papua mendapat layanan kesehatan terutama yang di-cover oleh Peserta Bantuan Iuran (PBI). Tanpa punya KTP el pun mereka harus bisa dimasukkan ke dalam kepesertaan BPJS Kesehatan," tutup politisi PDI Perjuangan ini. (mh/sf)